Anggota Komisi lima DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sarce Bandaso Tandiasik
Ramapos.com – Anggota Komisi lima DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sarce Bandaso menyoroti proyek poros Surruk-Pangrata di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dikerjakan asal-asalan hingga telan korban.
Diketahui, bantuan senilai Rp 15 miliar yang bersumber dari APBN tersebut merupakan aspirasi Sarce Bandaso untuk peningkatan jalan di wilayah Makale dan Makale Selatan yang masih minim infrastruktur jalan.
“Saya berjuang di pusat untuk membantu masyarakat yang memang sangat membutuhkan. Jangan sampai karena pelaksana mau untung besar akhirnya masyarakat tidak merasakan asas manfaat pembangunan,” Kata Sarce kepada Ramapos, Jumat 1 Maret 2024.
Kendati demikian srikandi Toraja itu peringatkan konsultan pelaksana agar menjalankan tujuan pokok dan fungsi (Tupoksi) sesuai yang tertera dalam kontrak dengan dinas terkait.
Dia juga mengaku tak segan melaporkan pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi dari bantuan yang anggarannya cukup fantastis itu.
“Dari laporan masyarakat, pengaspalan tidak menggunakan LPA, ada juga yang diaspal padahal tergenang air. Pertanyaannya konsultan kemana,” ujarnya
“Kalau seperti itu, yang dirugikan adalah masyarakat. Ini bisa dilaporkan ke penegak hukum,” tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Tana Toraja (Tator), Yohanis Lintin Paembongan monitoring pekerjaan jalan ruas Surruk-Sangratu (Makale-Makale Selatan), Selasa 27 Februari 2024. Proyek yang menelan anggaran Rp 15 miliar itu diduga dikerja asal-asalan.
“Kami menerima laporan masyarakat terkait pekerjaan jalan ini yang diduga dikerja asal-asalan, jadi kita melakukan investigasi,” kata Yohanis kepada Ramapos di lokasi proyek, Lembang Randanbatu, Makale Selatan, Selasa sore.
“Seperti kita lihat sendiri, pekerjaan jalan poros Surruk-Pangrata dikerjakan tanpa pengawasan konsultan. Akibatnya seperti ini, terkesan asal dikerja,” jelasnya.
Dugaan proyek dikerjakan asal-asalan diperkuat kesaksian warga setempat, Paulus Miri.
Paulus yang merupakan Ketua RT Palino menuturkan, proyek dikerjakan tanpa konsultan pengawas.
“Selama pengaspalan tidak pernah konsultannya datang. Cuma waktu baru-baru awal masuk kerja ada konsultannya dilihat, tapi sekarang tidak pernah lagi masuk,” ujarnya.
Selain itu, pengaspalan di beberapa titik kata dia diduga melanggar standar operasional prosedur (SOP) sebab tidak menggunakan lapis pondasi atas (LPA).
“Kami saksikan sendiri jalan yang diaspal dasarnya tanah, ada juga tergenang air langsung diaspal. Di sana (daerah Pasang) hanya pinggirnya yang di cor makanya belum satu minggu di aspal, badan jalan sudah rusak, terkelupas,” ujarnya seraya menunjuk aspal baru yang sudah lepas.
“Ada juga yang sore di cor, malamnya langsung diaspal. Kami masyarakat pun paham kalau seperti itu aspal tidak akan menyatu dengan dasar betonnya,” jelasnya.
Sesuai kontrak, proyek yang dikerjakan PT Bumi Karsa dengan Konsultan Supervisi dari PT Antariksa Globalindo ini seharusnya rampung awal Januari 2024. Hingga saat ini belum terealisasi 100 persen.
Proyek ini mencakup rekonstruksi, peningkatan dan pemeliharaan dengan nilai kontrak Rp 15.383127.059 (15 Miliar lebih). Anggaran proyek bersumber dari APBN.
