BeritaMakaleNasional

Bakal Tertibkan Sertfikat Tanah, ATR-BPN Tana Toraja Sosialisasi PTSL

×

Bakal Tertibkan Sertfikat Tanah, ATR-BPN Tana Toraja Sosialisasi PTSL

Sebarkan artikel ini

Foto bersama Badan Pertanahan (ATR-BPN) Tana Toraja dengan pemerintah dan warga Kecamatan Malimbong Balepe.

Ramapos.com, Tana Toraja – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tana Toraja sosialisasi pendaftaran tanah sistemasis lengkap (PTSL) di Aula Kantor Kecamatan Malimbong Balepe’, Senin 25 Maret 2024.

Kegiatan dihadiri pemerintah dan warga dari tiga desa, yakni Lembang Lemo Menduruk, Kolesawangan dan Malimbong.

Pada kesempatan itu, Ketua PTSL, Hamzah mengatakan masih terdapat ratusan bidang tanah belum bersertifikat dan menjadi target penertiban program PTSL ke depan.

“Saya ditunjuk kepala kantor untuk melaksanakan penertiban sertifikat masyarakat khusunya di kecamatan Malimbong balepe’, yaitu kelurahan Malimbong, Lembang Kolesawangan dan Lemo Menduruk,” kata Hamzah kepada Ramapos di lokasi, Senin siang.

“Kami mentargetkan 700 bidang (tanah) harus bersertifikat tapi tidak menutup kemungkinan akan bertambah,” jelasnya.

Dia mengatakan, pihaknya seusai sosialisasi akan terjun ke masyarakat mengumpulkan dokumen pendukung PTSL.

“Setelah penyuluhan ini tim kami yaitu puldadis langsung kelapangan untuk mengumpulkan data/berkas dokumen-dokumen yang dimiliki masyarakat untuk di jadikan suatu alas hak daripada penertiban sertifikat,” ujarnya.

“Kemudian, nantinya ada tim puldasik yaitu pengukur dan kemudian disatukan data fisik dan yuridisnya kemudian diumumkan lanjut diterbitkan. Maka jadilah sertifikat,” bebernya.

Camat Malimbong Balepe’ mengapreasisasi penertiban sertifikat tanah warga.

Sebab menurutnya, dengan program ini salah satu tindakan pencegahan masyarakat saling mengklaim hak kepemilikan atas bidang tanah.

“Saya sebagai pemerintah kecamatan Malimbong Balepe’ sangat-sangat berterimakasih atas adanya kegiatan PTSL yang dilaksanakan oleh pertanahan dimana kegiatan ini saya anggap anugerah bagi masyarakat Malimbong Balepe,” ungkapnya.

“Terkhususnya karena kegiatan ini sangat dibutuhkan masyarakat demi keamanan kepemilikan tanah buat mereka,” terangnya.

Dia menambahkan, penyuluhan tidak dipungut biaya sehingga tidak memberatkan masyarakat mendapatkan informasi terkait hak kepemilikan tanah untuk mencegah terjadinya kasus agrararia.

“Dengan ini juga, mudah-mudahan mengurangi masyarakat klaim mengklaim tanah mereka. Saya juga sangat berterimakasih karena tidak di pungut biaya dari Pertanahan,” ungkapnya