BeritaHukum dan KriminalTana Toraja

Belum Setahun Dikerja Sudah Rusak, Warga Desak APH Periksa Proyek PHJD Sillanan Tator

×

Belum Setahun Dikerja Sudah Rusak, Warga Desak APH Periksa Proyek PHJD Sillanan Tator

Sebarkan artikel ini

Ramapos.com – Proyek pengaspalan ruas jalan Sillanan-Pa’buaran, Tana Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel) diduga tak sesuai perencanaan (RAB). Warga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) turun melakukan pemeriksaan.

Proyek Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) Tahun Anggaran tahun 2022 senilai Rp 14.573.798.300 yang dikerjakan PT Karya Mega Uleng itu disebut punya segudang masalah. Belum setahun dikerja, jalan sudah banyak yang rusak serta tidak ada bahu jalan dipaketkan dengan pengaspalan.

Lantaran dikeluhkan warga, pihak rekanan melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nathan berjanji akan menimbun bahu jalan. Namun, hingga kini tak kunjung terealisasi.

Salah seorang supir asal Sillanan inisial I yang setiap hari melalui jalan tersebut mengeluhkan kondisi jalan yang sempit. Kata dia, tanpa bahu jalan, rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Apalagi, sisi kiri kanan jalan tidak ditimbun padahal terdapat jurang terjal.

“Biar tidak dicor yang penting ditimbun karena setengah mati kalau ada kendaraan bertemu, karena pinggiran aspal lumayan tinggi, apalagi kalau mobil yang bermuatan berat kita sulit cari tempat untuk menepi salah sedikit mobil bisa terbalik”, ujarnya, Selasa (11/4/2023).

Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PHJD Rehabilitasi Ruas Jalan Sillanan-Pa’buaran, Nathan mengungkap memang tidak ada anggaran untuk bahu jalan. Namun, sementara diupayahkan agar pinggiran jalan bisa ditimbun.

“Iya, anggarannya tidak turun karena tidak dikerjakan tapi kami sudah bicarakan dengan pak Bupati supaya setidaknya bahu jalan bisa ditimbun. Karena memang setengah mati kalau tidak ada bahu jalan, minimal pakai tai batu (Kerikil) dulu”, ujarnya, Selasa (11/4/2023) lalu.

Hampir dua tahun berlalu, timbunan untuk bahu jalan yang dimaksudkan belum juga terealisasi sehingga masyarakat menilai apa yang dikatakan PPK hanyalah kebohongan semata, akal-akalan untuk menutupi kesalahan mereka.

“Dulu PPK nya bilang mau ditimbun, sudah hampir dua tahun tapi tidak ada bahu jalan yang ditimbun biar satu meter, malahan pekerjaan aspal sudah mulai rusak,” ujar salah satu warga, Selasa (9/1/2024) lalu.

Menurutnya, pekerjaan itu terlambat sehingga tidak mencapai waktu pengerjaan bahu jalan. Mereka berharap kedepannya pemerintah lebih teliti lagi memilah perusahaan yang ingin mengerjakan proyek, jangan sampai kejadian seperti itu terulang lagi.

Mereka meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini kejaksaan bisa turun memeriksa pekerjaan proyek tersebut karena diduga banyak kesalahan termasuk dari segi kualitas pengaspalan.

“Semoga Penegak hukum bisa datang melihat proyek tersebut, karena baru satu tahun lebih selesai dikerjakan tapi sudah banyak yang rusak. Kasian kami masyarakat jika jalan tersebut cepat rusak karena dikerja asal-asalan. Kami juga berhak menikmati pekerjaan dari uang Negara,” pungkasnya.