BeritaNasionalNewsSuara RakyatTana Toraja

IPPEMSI Geruduk Kantor Gubernur dan DPRD Sulsel Buntut Penarikan Anggaran Jalan Simbuang-Mappak

×

IPPEMSI Geruduk Kantor Gubernur dan DPRD Sulsel Buntut Penarikan Anggaran Jalan Simbuang-Mappak

Sebarkan artikel ini

IPPEMSI Geruduk Kantor Gubernur dan DPRD Sulsel buntut penarikan anggaran pembangunan Simbuang-Mappak (ist)

Ramapos.com, Makassar – Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak (IPPEMSI) Makassar menggelar aksi unjuk rasa di kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa 2 April 2024.

Massa aksi menuntut PJ Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin mengembalikan anggaran pembangunan infrastruktur jalan Simbuang-Mappak di Kabupaten Tana Toraja yang diduga dialihkan untuk Pilkada.

Diketahui, Pemprov Sulsel di periode kepemimpinan Gubenur Andi Sudirman Sulaiman menganggarkan Rp 17 miliar untuk pembangunan ruas jalan Masuppu sepanjang 4 KM. Proyek diteken kontrak pada Mei 2023.

Namun, Bahtiar usai dimandatkan sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan tiba-tiba menarik anggaran tersebut. Proyek terpaksa mandek karena pihak rekanan tidak melanjutkan pekerjaan.

Kendati demikian, IPPEMSI Makassar menuntut komitment DPRD Sulsel utamanya komisi D menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) mengawal dan mengawasi kebijakan Pemprov.

“Kami menuntut PJ Gubernur kembalikan hak rakyat terkait anggaran yang telah disepakati dan kami menuntut komitmen DPRD sebagai lembaga pengawas,” kata koordinator aksi Lukas Luis dalam rilis pers yang diterima Ramapos, Rabu 3 April 2024.

Menurutnya, daerah Simbuang-Mappak yang dianak tirikan kondisinya sangat memprihatinkan. IPPEMSI menyesalkan PJ Gubernur bertindak semaunya dan mereka mendesak pembangunan jalan Simbuang-Mappak dilanjutkan.

“Keadaan yang dialami masyarakat simbuang mappak saat ini jauh dari hak dan kewajiban sebagai masyarakat yang merdeka, dimana Masi banyak ketertinggalan-ketertinggalan, salah satunya iyalah insfratruktur jalan sebagai sarana transportasi dan perekonomian masyarakat,” ujarnya.

“Melalui kesempatan ini kami meminta tanggung jawab PJ gubernur dan DPRD provinsi Sulawesi Selatan yang telah mengalihkan anggaran pembangunan jalan provinsi khususnya ruas Masuppu, Matangli, sampai batas Pinrang yang telah disepakati,” jelasnya.

Dikatakan Luis, pengambilan keputusan sepihak PJ Gubernur dan DPRD Sulsel ini merendahkan martabat warga Simbuang-Mappak utamanya IPPEMSI Makassar yang memperjuangkan anggaran tersebut dari awal hingga terealisasi.

“Hal itulah yang kemudian membawa kami sampai disini, martabat dan harga diri kami sebagai masyrakat diinjak-injak. Sehingga tanpa intruksi dan intervensi dari siapapun kami berjuang untuk mengambil kembali hak sebagai masyarakat Simbuang-Mappak,” pungkasnya.