Audiens Pemda Tana Toraja, DPRD dan demonstran Anak Tiri Toraja Mendesak Janji untuk Keadilan di gedung DPRD Tana Toraja, Makale.
Ramapos.com, Tana Toraja – Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD Tana Toraja tidak tahu pasti dan dibuat bingung status jalan poros di Sangalla. Jalan tersebut sudah puluhan tahun rusak dan terlantar.
Hal itu terungkap saat dua lembaga pemerintah itu menerima demonstran Anak Tiri Toraja Mendesak Janji untuk Keadilan di Gedung DPRD Tana Toraja, Makale, Sulawesi Selatan, Senin 27 Mei 2024.
Pemda Tana Toraja yang diwakili Sekda, Rudhy Andilolo mengaku jalan Batualu-Sangalla adalah jalan Kabupaten. Sementara anggota dewan menyebut jalan tersebut jalan provinsi.
Lantaran beda pemahaman, hal tersebut menjadi perbincangan sekda dan anggota DPRD khususnya dewan dapil enam yang meliputi Batualu dan Sangalla.
“Baru kemarin saya tahu kalau jalan Batualu-Sangalla itu statusnya jalan kabupaten. Bukan kemarin-kemarin ya tapi kemarin betul baru saya tahu, satu hari yang lalu,” kata Rudhy di hadapan demonstran.
Pernyataan sekda Tana Toraja memantik respons dewan dapil enam yakni Randan Pantong Sampetoding. Randan menimpali, jalan tersebut sebelumnya dikerjakan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) Pemprov Sulsel.
Sehingga, Randan meyakini jalan Batualu-Sangalla adalah jalan provinsi yang juga merupakan jalan alternatif menuju Bandara Buntu Kuni di Mengkendek.
“Kalau jalan poros Batualu ini kita bingung mengkategorikan ke dalam jalan poros provinsi atau kabupaten saya berani mengatakan kalau ini poros provinsi. Logikanya kan tidak mungkin dikerjakan PHJD Provinsi kalau itu jalan kabupaten,” kata Randan.
“Kalau ada kepala lembang yang mengatakan jalan poros provinsi, kalau ada kepala lembang yang mengatakan jalan poros kabupaten, dia tidak ikuti perkembangan,” jelsnya.
Pernyataan dua pihak itu memantik kritik para pendemo. Mereka menyesalkan pemda dan DPRD yang tidak mengetahui pasti status jalan.
Salah seorang demonstran, Jurgent Sampealang mengatakan persoalan ini kemungkinan penyebab jalan poros di Kabupaten Tana Toraja terbengkalai lantaran saling lempar tanggung jawab pemda Tana Toraja dengan Pemprov Sulsel.
“Sangat miris dan disayangkan sekelas pemerintah dan DPRD yang seharusnya lebih paham status jalan tapi mereka justru mengatakan tidak tahu,” ujarnya.
“Jangan-jangan karena tidak tahu status jalan makanya pembangunan jalan di Batualu-Sangalla ini tidak dikerjakan,” jelasnya.
Pantauan di lokasi, demonstran diterima langsung Ketua DPRD didampingi lima anggota dewan, kepala dinas pariwisata, kepala dinas lingkungan hidup serta pihak kejaksaan.
